SPT Tahunan Badan dan Sanksi Keterlambatan

SPT tahunan badan wajib dilaporkan oleh pemilik usaha. Sama dengan wajib pajak pribadi, perusahaan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan.  Peraturan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983


Fungsi SPT Tahunan Badan

SPT memiliki fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan hitungan jumlah pajak terutang. Selain itu wajib pajak harus memberikan laporan hal-hal seperti pembayaran pajak atau pelunasan pajak.  Laporan ini merupakan pembayaran yang dilakukan sendiri atau karena pemotongan pajak atau pemungutan dari pihak lain dalam kurun waktu bagian tahun pajak.

Wajib pajak badan juga harus melaporkan penghasilan yang menjadi objek pajak dan juga bukan objek pajak. Pajak tersebut juga pajak dari kewajiban, harta, atau pembayaran yang dilakukan pemungut, baik dari perorangan ataupun perusahaan lain selama satu masa pajak. Nantinya, kewajiban pelaporan dari SPT tahunan badan dapat dilakukan melalui pengisian Formulir 1771. 

Apa yang Harus Diperhatikan dalam Proses Pengisian
Tentu ada ketentuan perundang-undangan untuk proses pelaporan SPT tahunan badan. Peraturan tersebut telah tertuang dalam UU bidang perpajakan. Pastinya, wajib pajak wajib mengisi SPT secara akurat serta jelas. Isian juga harus lengkap. 

Akurat dalam hal ini adalah akurasi perhitungan.  Akurasi penghitungan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Benar dalam penulisan angka, huruf serta keadaan perusahaan. 

Jelas dalam hal ini adalah sumber jelas untuk objek pajak. Selain itu, harus jelas juga beberapa unsur untuk diisikan pada laporan SPT.  Isian juga harus lengkap dimana semua isian harus menjelaskan unsur-unsur objek pajak serta objek yang perlu disertakan dalam SPT. 

Pengisian SPT dari wajib pajak badan harus ditulis  menggunakan bahasa Indonesia.  Penulisan mata uang harus dengan mata uang rupiah. Jika ingin menggunakan mata uang asing maka harus ada ijin Kementerian Keuangan.  Tentunya, wajib pajak harus menandatangani SPT tahunan badan sebelum SPT dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak  yang menjadi tempat dimana wajib pajak terdaftar.

Tahapan Pengisian
Mengisi SPT tahunan badan dapat  dilakukan dengan mudah. Pilih formulir 1771.  Gunakan software e-SPT atau SPT elektronik.  Lalu, formulir online dapat diunduh dari DJP Online yang dapat diakses dari menu e-Form.  Nantinya, file yang diunduh berbentuk CSV SPT 1771.  Wajib pajak badan dapat melakukan e-Filing SPT tahunan aplikasi e-Filing Pajak resmi.

Perlu diperhatikan bahwa wajib pajak juga dapat meminta permohonan perpanjangan untuk melaporkan SPT tahunan badan.  Perpanjangan dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua bulan. Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis. Namun, ada ketentuan lain apabila wajib pajak ingin mengajukan perpanjangan dengan mendatangi kantor pajak.

Dokumen dan Lampiran
Selain proses tersebut diatas, ada pula dokumen serta lamapiran yang perlu disertakan oleh wajib pajak badan. Lampiran ini memang telah sesuai peraturan PER-02/PJ/2019 yang mengatur Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, serta Pengolahan SPT dan lampirannya.

Batas Pengumpulan
Wajib pajak badan yang menggunakan SPT 1771 memiliki batas pengumpulan pada tiap 30 April setiap tahunnya. Meskipun dapat mundur,tetapi hal ini harus memenuhi beberapa syarat.  Syarat pertama adalah kondisi luar biasa dengan sepengetahuan Ditjen Pajak. Atau wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan laporan SPT Tahunan.

Perlu diingat bahwa laporan keuangan wajib pajak satu tahun bukan identik dengan satu tahun kalender.Dalam hal ini, wajib pajak perlu mengirimkan surat pemberitahuan kepada kementerian Keuangan di tahun sebelum jatuh tempo. Surat pemberitahuan tentu tidak diberikan secara mendadak, atau mendekati jatuh tempo. Hal ini tetap akan dapat menimbulkan sanksi keterlambatan. 

Adakah Sanksi?
Banyak pertanyaan apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak melakukan SPT tahunan badan? Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau terlambat dalam memberikan laporan, maka badan usaha akan mendapat sanksi.  Sanksi tersebut merupakan denda sebesar satu juta rupiah melalui surat yang dikirimkan ke alamat badan usaha. Tentunya, denda ini sangat berarti, terutama untuk perusahaan kecil. Bahkan nilai ini juga seharusnya sangat berharga untuk perusahaan besar.